Zonasi top

ZONASI ATAU RAYONISASI ATAU PEWILAYAHAN?

       Tahun 2017 pemerintah menerapkan sistem “zonasi” pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), diatur di dalam Pasal 15-17 Permendikbud No. 17 (2017). Salah satu latar kebijakan ini adalah agar anak disekolahkan di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal. Dengan demikian terkurangi biaya transportasi dan kemacetan lalu lintas. Juga, terhilangkan label sekolah unggulan atau favorit. Siswa yang berkualitas pun tidak menumpuk di sekolah tertentu.

       Namun, bukan ihwal sistem yang dikupas di sini, melainkan ihwal kata zonasi. Pertanyaanya: mengapa dipakai kata zonasi? Kata ini mengandung bunyi [z], bunyi yang tidak mudah diucapkan dengan lidah kita, penutur bahasa Indonesia.

       Memang terdapat beberapa kata dengan bunyi [z] yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia; misalnya, zaman, rezeki, ziarah, ijazah, lazim, zebra. Namun, dalam pemakaian, terdengar pelafalannya bukan bunyi [z], melainkan bunyi seperti [j] untuk zaman, rezeki, dan ziarah, atau bunyi mirip [s] untuk ijazah, lazim, dan zebra. Ini pertanda bahwa mulut kita  terepotkan mengucapkan bunyi [z]. Mengucapkannya tidak semudah menuliskannya. Maka terbuka kemungkinan bahwa kata zonasi, karena sulitnya pengucapan [z] – terutama bagi yang kurang mengenal kata ini – akan cenderung terdengar sebagai donasi.

       Mengapa dipilih kata zonasi untuk mewilayahkan sekolah anak supaya tidak jauh dari tempat tinggal? Mengapa tidak dipilih kata yang memudahkan mulut kita? Mengapa tidak dipungut kata dengan bunyi yang mengikuti sistem bunyi bahasa kita?

       Jauh sebelum 2017, tindakan menempatkan anak pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal dikenal dengan istilah rayonisasi. Kalau, karena pekerjaan, orang tua harus berpindah rumah dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, misalnya, maka anak “pindah rayon sekolah”. Kata ini sudah beredar luas dan lebih mudah dipahami maknanya. Di dalamnya pun tidak terdapat bunyi yang menyusahkan mulut orang Indonesia. 

       Merdeka.com 19 Desember 2012 pun menurunkan berita “Ahok usulkan sistem rayonisasi untuk penerimaan siswa”. Galamedianews.com 26 Mei 2015 mengulas berita Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, memastikan penerimaan peserta didik baru di Bandung agar memberlakukan sistem rayonisasi. Istilah “rayonisasi”, bukan “zonasi” yang muncul pada berita tahun 2012 dan 2015 itu, apalagi sebelumnya.

       Pemunculan kata zonasi sebagai istilah di dunia pendidikan termasuk hal yang baru. Sudah lebih lama kata ini muncul pada konteks lain, misalnya di dalam pembicaraan mengenai perencanaan tata ruang dalam kota. Pada Ketentuan Umum UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 36 Ayat 1, tertera “peraturan  zonasi” (zoning regulation). Kata itu dipakai dalam rangkaian kata seperti zonasi kawasan pesisir, zonasi gempa di Indonesia.

       Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat makna kata zonasi terkait dengan pembagian wilayah, yaitu pembagian wilayah seluruh kota yang diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya atau kondisi dan potensinya.

zonasi /zo·na·si/ n pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan

-- taman nasional pembagian wilayah pengelolaan kawasan taman nasional ke dalam unit pengelolaan, sesuai dengan peruntukannya serta kondisi dan potensi kawasannya agar dapat diciptakan perlakuan pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien

       Adapun, pada Permendikbud No. 17 (2017), kaitannya dengan pembagian wilayah sekolah dalam kaitan kedekatan tempat tinggal siswa. Pertanyaannya mengapa alih-alih zonasi, yang dipakai bukan kata rayonisasi, mengikuti paparan makna rayonisasi pada KBBI; atau: perayonan?

rayonisasi /ra·yo·ni·sa·si/ n pembagian wilayah atas beberapa rayon; perayonan

       Namun, kalau hendak dibuat berwarna Indonesia, daripada perayonan dapat ditawarkan pewilayahan.


Penulis: Prof. Bambang Kaswanti Purwo, Guru Besar Ilmu Linguistik, Unika Atma Jaya, Jakarta.


Untuk tips bahasa lainnya, silakan klik Rujukan Penggunaan Bahasa.

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford